Anggota DPRD Jabar Hari Ini Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Suap Perijinan Proyek Meikarta

Rating:

TRISAKTINEWS.COM, JAKARTA – Dilansir dari TRIBUNJABAR.ID, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sajuti dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Waras Wasisto.

Keduanya, seperti diketahui, akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

“Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NR (Neneng Rachmi-Kabid Tata Ruang Dinas PUPR) ,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (3/12/2018).

Dalam kasus ini pula, KPK juga akan memanggil Ida Dasuki selaku Staf Dinas PMPTSP untuk tersangka Dewi Tisnawati, serta Fitri Draja Purna sebagai saksi untuk tersangka Taryudi.

“KPK pun akan memeriksa T (Taryudi) dan HJ (Henry Jasmen) sebagai tersangka kasus suap izin Meikarta,” tambahnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan 9 orang tersangka, 4 di antaranya dari pihak Lippo Group selaku pihak penyuap yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Adapun tersangka diduga sebagai penerima suapnya yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NNY), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Bupati Bekasi dkk. diduga menerima hadiah atau janji alias suap dari pengusaha terkait pengurusan sejumlah perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dari komitmen fee sejumlah Rp 13 miliar untuk mengurus izin fase 1, sudah diberikan Rp 7 miliar melalui sejumlah kepala dinas.

KPK menyangka Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap penerima yakni Neneng Hasanah Yasin dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kemudian Jamaludin, Sahat MBJ Nahor, Dewi Tisnawati, dan Neneng Rahmi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), merupakan salah satu megaproyek Lippo Group yang digarap anak perusahaan dari PT Lippo Cikarang Tbk PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU).

Adapun PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak perusahaan dari PT Lippo Karawaci Tbk.

Proyek terbesar nan prestisius dari Lippo Group ini investasinya sekitar Rp 278 triliun.

Sumber : Tribun

Tags:
author

Author: 

Biarlah Sejarah Membaca dan Menjawabnya